Ribuan Hektare Hutan Tambora Dikuasai Perusahaan, Warga Terancam Bencana!​

Ribuan hektare hutan Gunung Tambora dikuasai perusahaan tebang tanam, membuat warga sekitar terancam bencana dan kerusakan lingkungan serius.

Gunung Tambora kini menyimpan kisah pilu. Puluhan ribu hektare lahannya diduga dikuasai perusahaan tebang tanam, membuat warga Desa Labuhan Kananga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, hidup dalam ancaman bencana dan kekhawatiran kerusakan lingkungan serta dampak sosial. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Biang Bencana.

Cengkeraman Korporasi di Lahan Konservasi

Kawasan hutan Gunung Tambora, yang seharusnya lestari, kini dihadapkan pada ancaman serius. Sebuah perusahaan bernama PT Agro Wahana Bumi (AWB) dilaporkan telah menguasai lahan seluas puluhan ribu hektare di wilayah ini. Kepala Desa Labuhan Kananga, Sutacim, mengungkapkan bahwa total lahan yang dikuasai mencapai sekitar 28 ribu hektare.

Penguasaan lahan sebesar ini oleh satu entitas korporasi menimbulkan pertanyaan besar tentang keberlanjutan ekosistem setempat. Area yang luas ini mencakup zona penting yang berfungsi sebagai penyangga alam. Aktivitas di dalamnya berpotensi mengubah lanskap secara drastis.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat adat dan penduduk lokal yang bergantung pada hutan. Keberadaan PT AWB di kawasan ini telah berlangsung sejak tahun 2023, dengan fokus pada penanaman dan penebangan pohon, termasuk pembukaan lahan atau land clearing.

Ancaman Lingkungan Dan Sosial Yang Nyata

Meskipun telah beroperasi selama dua tahun, PT AWB belum menunjukkan hasil produksi yang signifikan. Sebaliknya, kehadiran perusahaan justru dinilai menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang serius. Aktivitas pembukaan lahan secara masif telah merusak mata air, sumber kehidupan vital bagi masyarakat.

Selain itu, lahan perkebunan kopi milik warga juga turut terdampak, mengancam mata pencarian mereka. Hilangnya mata air dan kerusakan perkebunan merupakan kerugian besar. Hal ini secara langsung memengaruhi keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat lokal.

Situasi diperparah dengan seringnya terjadi sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Konflik agraria ini menambah daftar panjang masalah. Perusahaan ini juga dituding sebagai pemicu potensi bencana alam yang lebih besar di masa depan.

Baca Juga: Satgas PKH Bongkar 31 Perusahaan Terkait Bencana Sumatra, Ini Rinciannya

Menuju Krisis Dan Bencana Alam

Dampak paling mengkhawatirkan dari aktivitas PT AWB adalah risiko tinggi terjadinya bencana alam. Warga terancam krisis air bersih yang parah saat musim kemarau tiba, akibat rusaknya sumber mata air. Kondisi ini bisa memicu kelangkaan air dan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Sebaliknya, pada musim hujan, wilayah tersebut menjadi sangat rawan terhadap banjir bandang. Penebangan pohon dan pembukaan lahan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Bukti kerusakan sudah terlihat; banjir sering terjadi, bahkan telah mengakibatkan jembatan putus di Dusun So Nae, Desa Kawinda Na’e.

Sutacim menegaskan bahwa kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung. Masyarakat kini hidup dalam ketakutan akan siklus bencana yang diperparah. Keberlanjutan ekosistem telah terganggu secara fundamental, mengancam keamanan dan keselamatan mereka.

Perjuangan Warga Dan Harapan Intervensi

Menyikapi kondisi yang semakin memburuk, pihak desa bersama warga telah berupaya menolak aktivitas perusahaan tersebut. Namun, penolakan ini tidak dihiraukan, bahkan warga justru dituding melakukan penebangan ilegal di kawasan hutan. Situasi ini menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat di hadapan kekuatan korporasi.

Perjuangan warga Desa Labuhan Kananga tidak berhenti di sana. Mereka telah melaporkan masalah ini kepada Staf Presiden, dengan harapan ada intervensi dari pemerintah pusat. Tujuan utama mereka adalah pencabutan izin operasional perusahaan, khususnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), agar PT AWB ditutup selamanya.

Harapan besar digantungkan pada keputusan pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kasus ini menjadi cerminan konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Keberanian warga dalam menyuarakan keadilan patut mendapat perhatian serius.

Jangan lewatkan update berita seputaran Biang Bencana serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---