Rehabilitasi sawah seluas 98.000 hektare terdampak bencana di Sumatera mulai dilakukan untuk memulihkan produksi pertanian.
Upaya pemulihan sektor pertanian di Sumatera telah dimulai. Sawah seluas 98.000 hektare yang terdampak bencana kini diperbaiki agar produksi pangan kembali stabil.
Rehabilitasi ini menjadi langkah penting untuk mendukung petani lokal dan memastikan ketahanan pangan pascabencana. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari Biang Bencana.
Pemerintah Mulai Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Di Sumatera
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memulai rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Program ini ditandai dengan groundbreaking rehabilitasi sawah terdampak bencana di Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Langkah ini merupakan upaya untuk mengembalikan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban petani yang terdampak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta sarana-prasarana produksi.
Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, tegas Amran. Program ini diharapkan memastikan petani dapat segera melanjutkan aktivitas produksi pascabencana.
Luas Dampak Dan Prioritas Rehabilitasi
Data Kementan menunjukkan total lahan sawah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektare. Aceh mengalami kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare, tersebar di 21 kabupaten/kota.
Sumatera Utara terdampak 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, sementara Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota. Kerusakan ringan hingga sedang menempati sebagian besar lahan terdampak, yaitu 69.240 hektare, dengan rincian 48.969 hektare kerusakan ringan dan 20.271 hektare kerusakan sedang.
Sisanya mengalami kerusakan berat. Karena luasnya wilayah terdampak, Kementan memprioritaskan rehabilitasi lahan dengan kerusakan ringan dan sedang untuk memastikan pemulihan lebih cepat dan efisien.
Baca Juga: Dua Pejabat Inspektorat Aceh Besar Ditahan Kejari Terkait Dugaan Korupsi SPPD
Tahap Rehabilitasi Dan Skema Padat Karya
Tahap pengerjaan rehabilitasi ditargetkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2026, dengan luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare. Rinciannya, Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Pengerjaan diawali dari lahan ringan dan sedang, baru kemudian lahan yang rusak berat. Di Aceh, rehabilitasi dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki sumber penghasilan.
Para petani mengerjakan lahannya sendiri dengan upah yang dibayar oleh pemerintah pusat. Selain itu, Kementan melakukan perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi primer, tersier, dan sekunder, serta perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi.
Dukungan Sarana Produksi Dan Anggaran
Untuk mendukung rehabilitasi, Kementan menyiapkan anggaran sebesar Rp 148,53 miliar untuk 10.000 hektare lahan, yang akan direvisi guna menangani lahan dengan kerusakan sedang. Selain itu, anggaran Rp 310 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi lahan dengan kerusakan ringan di tiga provinsi.
Selain perbaikan fisik, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga sembako. Menteri Amran memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah terealisasi.
Kami menepati janji kepada para gubernur. Bantuan sudah dikirim, traktor juga sudah sampai di lokasi, ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani pascabencana.
Jangan lewatkan update berita seputaran Biang Bencana serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari finance.detik.com
- Gambar Kedua dari hetanews.com