Sumber Informasi Gambar:
Gelombang penolakan meluas di Papua, masyarakat adat bersatu mempertahankan hutan leluhur dari ancaman alih fungsi besar-besaran yang mengkhawatirkan.
Masyarakat adat Papua di Boven Digoel dan Merauke menolak pelepasan 486.939 hektar hutan adat menjadi APL karena dinilai mengancam hak ulayat. Sebanyak 12 perwakilan mengirim keberatan ke Kementerian Kehutanan pada 10 Februari 2026. Proyek PSN disebut perampasan lahan tanpa persetujuan adat.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Biang Bencana.
Alasan Pelepasan Hutan
Kementerian Kehutanan melepas ratusan ribu hektare hutan di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi menjadi APL untuk swasembada sawit tanpa konsultasi adat. Pemerintah mengklaim area bukan hutan primer, namun masyarakat adat membantah karena masih menjadi sumber hidup. Kuasa hukum Tigor Hutapea menilai prosesnya cacat hukum dan melanggar aturan kehutanan.
Luas pelepasan akumulasi 2025 tembus 1,5 juta ha sejak 1992, 84% jadi sawit rugikan ekosistem karbon Papua simpanan dunia bernilai triliunan. WALHI Papua kritik pembangunan eksklusif korporasi abaikan hak asli Papua tolak deforestasi masif tanpa ampun. Proyek PSN era Prabowo dinilai ulang tanpa lindungi mama hutan adat Papua lestari selamanya.
Pemerintah klaim moratorium revisi hapus areal moratorium sawit, tapi adat Awyu dan Moi Sigin laporkan alat berat babat hutan terang-terangan siang hari. Hak ulayat tak diakui meski putusan MK penguatan, proses pelepasan buru-buru tanpa kajian lingkungan mendalam curang. Masyarakat tuntut pengakuan hak OAP segera hentikan perampasan atas nama pembangunan nasional.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kronologi Protes Adat
Sebanyak 12 pemilik ulayat mengirim surat ke KLHK Jakarta menuntut pembatalan Kepmenhut 591/430/2025 melalui kuasa hukum Tigor Hutapea. Aksi damai di Boven Digoel dan Merauke menolak masuknya proyek sawit di tanah adat. Dukungan juga datang dari WALHI, Greenpeace, dan AMAN untuk menggugat izin ke PTUN.
Demo bertajuk “Papua Tolak Deforestasi” gelar audiensi DPR Papua tuntut moratorium PSN hutan adat 2026 tanpa toleransi. Suku Awyu Mappi usir utusan sawit Moisegen Sorong, tegas hutan mama tempat hidup anak cucu tak boleh dijual asing. Viral video babat hutan memicu tagar #HutanAdatPapua trending soroti perlawanan ekologis nasional kuat.
Kuasa hukum desak pencabutan izin operasional perusahaan pelanggar hak adat, koordinasi Komnas HAM selidiki pelanggaran HAM berat Papua. Masyarakat blokir jalan proyek Merauke lumpuhkan logistik sawit 3 hari berturut-turut tegas. Pemerintah diminta fasilitasi mediasi tripartit adat-perusahaan-negara segera tanpa intervensi politik.
Baca Juga: Mengerikan! Longsor Kembali Hantam Jepara, Jalur Vital ke Desa Tempur Terputus
Dampak Lingkungan Dan Adat
Deforestasi 500 ribu ha ancam karbon sink Papua 10% cadangan nasional rugikan royalti global triliunan bocor mafia hutan ganas. Sumber pangan sagu, obat damar, buru tradisional hilang 2.000 KK Awyu miskin akibat lahan konversi sawit eksklusif menyengsarakan. Ekosistem hutan primer jadi APL picu banjir longsor erosi degradasi permanen tanpa reboisasi nyata.
Konflik sosial adat vs aparat naik 300%, demo tolak PSN picu bentrokan Merauke 50 warga luka ringan tolak alat berat ganas. Trauma generasi muda hilang pengetahuan leluhur hutan, migrasi paksa 500 KK cari lahan subsisten jauh desa. WALHI prediksi krisis pangan adat 2027 tanpa intervensi ekologis darurat segera.
Investor sawit asing waspadai regulasi Papua ketat era hak adat penguatan, blacklist konsesi pelanggar OAP nasional. Hutan karbon Papua bernilai US$200 juta/tahun hilang manfaat adat, royalti bocor korporasi tolak skema abu-abu. Adat tuntut pengelolaan berkelanjutan komunitas resap karbon lestari ekonomi hijau adil.
Tuntutan Dan Harapan
Cabut Kepmenhut 591/430/2025, akui hak ulayat OAP Papua via pemetaan partisipatif tanpa paksaan segera tanpa tawar-menawar. Moratorium PSN hutan adat 10 tahun, lindungi 5 juta ha karbon simpanan Papua nasional prioritas mutlak. Gugatan PTUN tuntut sanksi pidana pejabat pelaksana pelepasan cacat hukum berat efek jera.
Pengelolaan karbon adat via koperasi OAP bagi hasil 60% transparan akuntabel cegah mafia hutan profesional. Drone satelit AI pantau deforestasi real-time 2027 nol toleransi PSN rampas hutan canggih sekali. Mediasi tripartit fasilitasi MK akui putusan penguatan hak ulayat Papua final tak tergoyahkan.
Rakyat adat optimis perjuangan lestari mama hutan Papua tolak jadi tanah kosong pembangunan destruktif visioner jauh. Pemerintah target zero conflict PSN Papua 2030 via RUU P3H Papua lindungi OAP maju ekonomi hijau. Solidaritas nasional dukung #HutanAdatPapua trending global perlawanan ekologis menang total.
Jangan lewatkan update berita seputaran Biang Bencana serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
- Gambar Utama dari mongabay.co.id
- Gambar Kedua dari mongabay.co.id